Pelatih Spanyol Vincente del Bosque

Pelatih Spanyol Vincente del Bosque mengaku siap berhadapan kembali dengan Italia pada laga final Piala Eropa 2012. Sebelumnya, Spanyol dan Italia berada dalam Grup C bersama Kroasia dan Irlandia. Pada pertandingan terakhir antara Spanyol melawan Kroasia dan Italia melawan Irlandia, Italia sempat cemas Spanyol dan Kroasia akan bekerjasama untuk menentukan hasil pertandingan (skor) mereka.

Pengaturan skor pertandingan ini dalam bahasa Italia disebut biscotto. Jika Spanyol melawan Kroasia berakhir imbang 2-2, maka otomatis tim asuhan Cesare Prandelli akan tersingkir. Namun Spanyol memenangi pertandingan 1-0 atas Kroasia, sementara Azzurri memenangi laga melawan Irlandia, 2-0. Hasil ini menempatkan Italia di posisi kedua dan lolos ke perempat final.

Terkait hal ini, Del Bosque bersikeras dirinya tak menyesal tidak melakukan biscotto. Kami tak pernah menyesal tidak melakukan biscotto. Tidak menyingkirkan Italia sejak awal. Kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Kami akan bermain dengan gaya kami, tapi kemungkinannya tetap 50-50," ungkap Del Bosque kepada Onda Cero, seperti dikutip dari Goal.com.

"Kami punya waktu dua hari untuk bersiap dan kami akan mendiskusikan apa yang akan kami lakukan nanti," tambahnya. Italia dan Spanyol memang pernah bertemu di babak penyisihan grup. Hasilnya imbang 1-1, namun Del Bosque menekankan agar tak cepat ambil kesimpulan dari pertandingan terdahulu.

"Saya pikir Italia telah menjadi tim yang sempurna. Mereka menjadi kuat dengan empat pemain di lini belakang. Mungkin mereka akan menggunakan strategi yang sama dengan strategi melawan Jerman," kata Del Bosque. Del Bosque mengakui, tim asuhannya memang bermain tak sesuai ekspektasi pada Piala Eropa 2012. Namun ia bersikeras sang matador layak lolos ke laga final.

"Kami memang tidak brilian, namun kami memegang kontrol pada seluruh pertandingan. Saat melawan Portugal ancaman Nani dan Cristiano Ronaldo hanya sebuah ancaman. Dan pada laga final, kami akan bekerja keras untuk memulihkan performa," pungkas Del Bosque.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel menyatakan, radio komunitas yang tersebar pada 24 kabupaten/- kota masih membutuhkan pembinaan. Pasalnya, frekuensi yang digunakan kerap mengganggu kanal yang digunakan lembaga atai suatu badan. “Pemerintah berkewajiban melakukan tiga hal terhadap lebih dari 40 radio komunitas (rakom) di Sulsel, yakni pendekatan, pembinaan, dan koordinasi,” kata Ketua KPID Sulsel Rusdin Tompo, kemarin. Ia mengatakan bahwa pentingnya ketiga komponen itu mengingat peranan rakom cukup penting sebagai media komunitas.

Namun, diharapkan tidak mengganggu frekuensi yang dipergunakan oleh lembaga atau suatu badan. Selain itu, lanjut dia, pengelola rakom harus mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak menjadi media untuk kepentingan tertentu, misalnya, kepentingan politik. Sebagai gambaran, dari puluhan Rakom di Sulsel baru terdapat tiga rakom yang mengantongi izin penyelenggaraan penyiaran prinsip setelah melalui beberapa proses.

Ketiga rakom tersebut adalah Radio EBS Unhas, Profesi UNM, dan Simfoni di Makassar, sedangkan rakom lainnya masih dalam proses, bahkan masih ada yang baru mengambil formulir di KPID Sulsel. Sementara mengenai radio yang dikelola pihak sekolah, dia mengatakan, seharusnya pihak Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan KPID. Hal itu dimaksudkan aga tidak ada kendala legalisasi dan berjalan sesuai dengan fungsinya.

Bupati Toraja Utara Frederik Batti Sorring

Meski menjabat bupati lebih setahun, Bupati Toraja Utara Frederik Batti Sorring sampai saat ini belum memiliki rumah jabatan permanen. Bupati selama ini hanya menempati rumah yang dikontrak. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Toraja Utara (Torut) Michael Tonapa mengakui, saat Torut mekar dari kabupaten induk Tana Toraja, pemerintah saat itu tidak menyiapkan rumah jabatan (rujab) permanen.

Rujab kontrakan bupati tersebut terletak di Jalan Lembah Keramat Kelurahan Mentiro Tiku Kecamatan Tallunglipu. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Torut menyiapkan anggaran kontrak rumah sebesar Rp300 juta selama tiga tahun, atau Rp100 juta per tahun melalui APBD Torut.

“Pemkab terpaksa menyewa sebuah rumah yang layak untuk dijadikan rujab bupati sementara. Lokasinya pun cukup strategis,tidak terlalu jauh dari kantor bupati,” ujarnya kemarin. Asisten III Bidang Administrasi Umum Marthen Mentuka mengatakan, bupati merupakan pejabat negara sehingga kewajiban daerah bertanggungjawab menyediakan fasilitas rumah jabatan untuk orang nomor satu di Kabupaten Torut itu.

Alasan lain mengontrak rumah yakni lokasi rumah pribadi bupati jauh dari ibukota kabupaten dan kantor bupati. Dengan lokasi yang dekat memudahkan bupati untuk menjalankan tugasnya seharihari. “Sudah kewajiban bagi daerah untuk memberikan fasilitas kepada pejabat negara.Kalau belum ada rujab permanen, pemkab dibolehkan menyewa rumah yang layak dijadikan rujab,” jelasnya.

Marthen mengakui, hingga kini saat ini belum ada rencana pembangunan rujab bupati yang permanen. Penyebabnya yakni Pemkab Torut masih kesulitan mendapatkan lahan untuk lokasi pembangunan.“Kami masih mencari lahan yang cocok. Pemkab tidak perlu lagi mengalokasikan anggaran untuk sewa rujab jika ada ada bangunan rujab permanen,” tandasnya.

 
Copyright © 2015 Blogger Sejati All Rights Reserved
Hari Agustomo Nugroho