Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan

Ping dari Blogger Sejati untuk keyword Tablet Android Honeycomb Terbaik Murah dalam topik Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Sulsel menyita 3.374 kemasan produk pangan dan kosmetik ilegal. Penyitaan dilakukan pada razia nasional yang digelar 21 hingga 22 September lalu.

Produk ilegal itu ditemukan di tiga daerah, yakni Kota Makassar, Kabupaten Soppeng, dan Pinrang. Total nilai kerugian negara akibat beredarnya produk tanpa izin tersebut mencapai Rp28 juta. “Temuan ini dalam rangka razia yang dilakukan bersamaan secara serempak oleh BBPOM se-Indonesia,” ujar Maringan Silitonga dalam rilisnya ke media, kemarin.

Dia merinci, nilai kerugian untuk produk pangan dari 75 pieces yang diamankan, mencapai Rp3.204.900. Sementara itu, untuk produk kosmetik sebanyak 2.337 pieces sebesar Rp23.403.000, dan produk obat tradisional sebanyak 319 pieces sebesar Rp1.595.000. Adapun jenis-jenis barang temuan adalah bahan pangan, kosmetik, obat tradisional, dan jamu.

“Dari semuanya, yang paling menonjol adalah kosmetik,” ungkap dia. Di samping itu ditemukan sejumlah kemasan jamu dan obat kuat yang tidak jelas produsennya. Dia menjelaskan, di antara barangtemuantersebut, adaprodusen yang beberapa kali mendapat teguran dari BBPOM. “Yang sudah mendapat teguran sebelumnya dari kami, akan diupayakan ke jalur hukum,”ujarnya.

Mengenai kriteria barang temuan yang dinyatakan ilegal, barang-barang tersebut tidak memiliki nomor registrasi yang terdaftar di BBPOM dan beberapa di antaranya diketahui telah melewati batas kedaluwarsa. Sementara itu, barang- barang kosmetik sebagian besar disita karena positif mengandung merkuri dan rodhamin B yang berbahaya bagi kesehatan kulit.

“Kosmetik tersebut terbukti mengandung bahan berbahaya, tapi masyarakat juga tahu bahwa kondisi ini berbeda dengan barang yang asli,”tutur Maringan. Barang-barang itu jika melihat dari segi kemasan, diperkirakan diimpor secara ilegal. Dia mengatakan masih membutuhkan waktu untuk penyelidikan untuk bisa mengetahui barang-barang tersebut produksi dalam negeri atau diimpor dari luar. “Ada beberapa barang yang kemasannya menggunakan bahasa asing,”kata dia.

Apabila barang- barang itu terbukti produksi lokal,sanksi terberat yang bisa diberikan adalah pembekuan izin usaha.Namun, produsen yang dinilai belum mengetahui prosedur mendapatkan nomor registrasi di BBPOM, bisa saja sanksinya hanya berupa pemberian surat teguran.

Hingga kini BBPOM belum menentukan tindakan yang akan diambil terhadap barang temuan tersebut. Saat ini pemeriksaan masih dilakukan untuk melihat tindakan yang akan diambil. “Kami belum memutuskan apakah akan dimusnahkan atau bagaimana,” ujarnya.

Namun, sanksi yang paling jelas adalah sanksi administrasi yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang telah memperjualbelikan barangbarang tersebut. Untuk mengurangi tingkat pelanggaran dalam hal penjualan bahan obat-obatan, BBPOM Sulsel akan memperketat pengawasan. Pengawasan itu dilakukan, baik terhadap sarana produksi, distribusi dan penjualan, maupun langsung ke pasar tradisional,”pungkasnya. Dan terakhir Ping untuk Blogger Indonesia.

PT International Nickel Indonesia

PT International Nickel Indonesia (Inco) dituntut membayar denda Rp5 miliar dalam sidang kasus perambahan hutan lindung di Dusun Seba-seba, Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, di Pengadilan Negeri (PN) Malili, kemarin.

Jaksa penuntut umum Zakaria Ali Said dan Mansyur juga menuntut empat pejabat PT Inco dengan hukuman dua tahun penjara dalam kasus yang sama. Empat petinggi PT Inco, yaitu Wakil Presiden Direktur Claudio Bastos, Direktur PT Inco Chiho D Bangun, General Manager Project Development Vale Inco Peter Fenato, dan Manajer PT Inco Parulian Marpaung.

Sebelum membacakan tuntutan setebal 127 halaman, kedua JPU menyebutkan, empat terdakwa melanggar Undang- Undang (UU) No 41/1999 tentang Penggunaan Hutan Lindung Tanpa Izin dan UU No 23/1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup karena melakukan perambahan hutan dalam kawasan hutan lindung Dusun Seba-seba, Desa Mahalona, Towuti.

Keempat terdakwa dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas keluarnya kebijakan di perusahaan multinasional itu. Akibatnya, terjadi perambahan hutan lindung di Seba-seba. Kebijakan tersebut menimbulkan kerusakan hutan. Hal itu diperkuat dengan fakta lapangan Dinas Kehutanan Luwu Timur yang menemukan pengupasan atau pembukaan lahan sekitar 4.000 meter persegi di hutan lindung Sebaseba.

Kawasan kawan hutan Seba-Seba selama ini dikenal sebagai jalur penghubung antara blok Sorowako, Sulawesi Selatan dengan Bahu Dopi, Sulawesi Tengah. “JPU berpendapat empat terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melanggar UU No 41/1999, sehingga meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun. Selain itu menjatuhkan denda Rp5 miliar kepada manajemen PT Inco, tempat empat terdakwa bekerja,”ujar Zakaria membacakan tuntutannya.

Atas tuntutan JPU tersebut, kuasa hukum empat petinggi PT Inco Luhut Pangaribuan akan mengajukan pledoi atau pembelaan pada persidangan berikutnya, Selasa pekan depan. Pangaribuan menilai, tuntutan JPU kepada kliennya tidak berdasar.

“JPU tidak melihat fakta persidangan yang tidak satu pun mengarah pada keterlibatan klien saya dalam dakwaan yang diajukan. Contohnya, dari 17 saksi yang dihadirkan di persidangan, tidak satu pun saksi yang kapabel. Tidak ada saksi yang mengaku pernah melihat, mendengar, dan mengalami kejadian tersebut,” paparnya.

Kasus yang menyeret empat petinggi PT Inco Tbk ke meja hijau, bermula dari laporan LSM DAS Larona dan Forum Lingkungan Hijau Lutim ke Polres Lutim. Kedua lembaga tersebut menemukan aktivitas pembukaan jalan PT Inco di daerah Seba-seba yang berbatasan dengan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, berada dalam areal hutan lindung.

Laporan dua lembaga tersebut diperkuat pula temuan Dinas Kehutanan Lutim di lapangan, yakni adanya pembukaan lahan yang dijadikan jalan oleh PT Inco dalam areal hutan lindung di daerah Seba-seba. Atas kasus ini, Polres Lutim menyelidikinya sehingga empat petinggi PT Inco tersebut dijadikan sebagai tersangka dan diajukan hingga ke pengadilan.

Untuk menggaet simpati masyarakat

Untuk menggaet simpati masyarakat pada Pilgub 2013,Ketua DPD I Partai Demokrat Sulsel Ilham Arif Sirajuddin melakukan sosialisasi melalui turnamen sepakbola. Salah satunya menggelar, IAS Cup I di Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Minggu, (2/10). Turnamen IAS Cup I dilaksanakan sebulan penuh dipusatkan di lingkungan Bontopa’ja, Barombong dengan peserta remaja dan anak-anak, usia antara 10 hingga 15 tahun. Turnamen sepak bola dipilih jadi ajang sosialisasi karena turnamen tersebut dapat diterima untuk semua kalangan.

“Partai Demokrat milik semua rakyat, maka turnamen sepak bola ini tidak terbatas pada kalangan tertentu. Semua lapisan masyarakat bisa ikut serta,” kata Ketua DPC Partai Demokrat Gowa Andi Maddusila Andi Idjo, di Sekretariat DPC, kemarin. Mantan calon Bupati pada pilkada Gowa didampingi oleh Sekretaris DPC, Andi Mappakaya serta dua pimpinan PAC lainnya.

Saat ini sudah ada 22 klub dari kawasan Mamminasata terdaftar sebagai peserta turnamen IAS Cup I tersebut. “Demokrat terus melakukan sosialisasi melalui turnamen sepak bola,”Ketua panitia IAS Cup I Makmur Muang. Dia mengatakan, target peserta dalam turnamen tersebut sebanyak 32 peserta. Demikian catatan online Blogger Sejati yang berjudul Untuk menggaet simpati masyarakat.

Tuduhan pencemaran nama baik

Ping dari Blogger Sejati untuk keyword Jasa Export Import dalam topik Tuduhan pencemaran nama baik. Partai Kebangkitan Bangsa, Minggu (11/9/2011) siang, melaporkan Lily Wahid ke Mabes Polri atas tuduhan pencemaran nama baik. Anggota Fraksi PKB di DPR itu menuding, sebagian dana suap Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengalir ke PKB untuk pembangunan kantor DPP dan untuk istri Mennakertrans Muhaimin Iskandar.

Selain melaporkan Lily Wahid, menurut Sekjen DPP PKB Imam Nahrawi, PKB juga akan melaporkan kuasa hukum Dharnawati, Farhat Abbas, dengan materi gugatan yang sama. "Dia (Farhat Abbas) yang pertama menyebut Muhaimin Iskandar terlibat suap," katanya dalam forum halalbihalal dan konsolidasi kader PKB se-Jawa Timur di Surabaya, Minggu.

Dia menegaskan, isu suap di tubuh Kemnakertrans tidak ada hubungannya dengan PKB. "Bahwa Mennakertrans Muhaimin Iskandar adalah Ketua DPP PKB, itu benar, tetapi isu dana suap Kemennakertrans itu masuk ke PKB sebesar Rp 20 miliar, itu fitnah," katanya.

Dia meminta semua pihak yang tidak berkepentingan untuk tidak ikut campur dan memperkeruh masalah. Imam yakin, hal itu adalah ulah oknum yang ingin menggembosi PKB dan tidak ingin PKB menjadi partai besar.

Atas peristiwa ini, DPP mengimbau konstituen legislator PKB di semua daerah memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa Muhaimin sama sekali tidak terlibat kasus suap. Dalam kesempatan itu, Muhaimin yang dijadwalkan hadir ternyata absen karena kesibukannya di Jakarta. Demikian catatan online Blogger Sejati yang berjudul Tuduhan pencemaran nama baik.

 
Copyright © 2015 Blogger Sejati All Rights Reserved
Hari Agustomo Nugroho