DPR akan membentuk Panitia Khusus (Pansus)

DPR akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri proses pembelian pesawat Merpati MA60. Pembentukan Pansus ini akan segera dilakukan bila menteri terkait tidak memberikan keterangan secara jelas kepada Dewan.

"Jika jawaban menteri terkait yang akan dipanggil tidak memuaskan, DPR akan bentuk pansus yang khusus untuk menelisik mengenai masalah itu," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso kepada media saat acara The Gathering of Union Islammic World Stundents yang digelar PB HMI di gedung Universitas Club UGM, Yogyakarta, yang berlangsung selama tiga hari, sejak Selasa.

Menurut Priyo, sebagai pimpinan DPR, dirinya akan mengajak pimpinan lain membuka ruang untuk menyoroti kasus ini. Meski demikian, Priyo sendiri enggan menyebut ada penyimpangan dalam pembelian 15 unit pesawat yang satu unitnya sekitar U$12 juta.

Bagaimana dengan rencana pembentukan Pansus? "Saya sendiri berpihak dalam posisi mengusulkan," ujar politisi yang juga salah satu Ketua DPP Partai Golkar ini.

Sebelumnya, Serikat Pekerja BUMN Bersatu melaporkan dugaan korupsi pengadaan pesawat MA-60 yang saat ini digunakan Merpati Nusantara Airlines ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami melaporkan dugaan mark up terhadap pengadaan pesawat MA 60 yang digunakan Merpati," kata Ketua Koordinator Serikat Buruh BUMN FX Arief Poyuono di Kantor KPK, Kamis 12 Mei 2011.

Sementara, Menteri BUMN Mustofa Abubakar sendiri sudah menjelaskan kronologi pengadaan pesawat. Pengadaan 15 pesawat produksi Xi'an Aircraft International Company (XAC) itu terdiri dari beberapa tahapan pengadaan mulai 2002 hingga selesai 2010. Demikian catatan online Blogger Sejati tentang DPR akan membentuk Panitia Khusus (Pansus).

Kepala Kejaksaan Negeri

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju La Kamis mengakui advokat senior Mappinawang sebagai sosok yang memiliki rekam jejak baik selama menjadi aktivis hukum dan antikorupsi di Sulsel. Apalagi, saat Mappinawang ditahan oleh pihak Kejari Mamuju, pria yang akrab disapa Mappi itu banjir dukungan dari berbagai kalangan. Sebaliknya, jaksa yang menyidik kasusnya justru dianggap salah kaprah. Akhirnya, Mappi memperoleh penangguhan setelah mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Mamuju selama enam hari. La Kamis pun mengakui Mappi sebagai sosok yang baik.

Sayangnya, kata dia, mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel itu terjebak dengan niat baiknya untuk membagi- bagikan sejumlah uang kepada anggota KPU Mamuju. “Jadi Mappinawang hanya terjebak, beliau orang baik,”katanya saat ditemui SINDOdi Kantor Kejati Sulselbar, Makassar, kemarin. Seperti diketahui,Mappi dijerat kasus gratifikasi dan money laundering sebesar Rp 100 juta oleh Kejari Mamuju.

Mantan Ketua Lembaga Hukum (LBH) Makassar itu pun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Mappinawang sendiri membantah semua tudingan tersebut. Dalam kasus dana advokasi di KPU Mamuju, Mappi mengaku berhak menentukan bayaran selaku profesional.Soal pembagian yang kepada anggota KPU, Mappi menegaskan bahwa itu adalah haknya.

Menurut La Kamis, kasus yang menjerat Mappinawang tersebut berada di bawah pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Kejari Mamuju telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada KPK. Selanjutnya, KPK akan melakukan pengawasan terhadap jalannya proses penyidikan. “Kita sudah serahkan SPDP-nya ke KPK. Pastinya penyidikan kasus Mappinawang terus berlanjut,” tegasnya.

Saat ini,Kejari telah menyita uang dari lima anggota KPU Mamuju sebesar Rp 80 juta. Uang itu diduga sebagai gratifikasi yang berasal dari Mappinawang untuk anggota penyelenggara Pilkada 2010 itu.Lima anggota KPU menyerahkan yang gratifikasi bermacam-macam. “Ada Rp 8 juta,ada Rp 2 juta.Total uang yang kita sita dari lima angota KPU Mamuju mencapai Rp 80 juta lebih yang kita titipkan di bank,tapi tak perlu tahu di bank mana,”pungkasnya.

Dalam proses penyidikan, Mappinawang akan diperiksa kembali sebagai tersangka. “Mungkin Mappinawang masih akan diperiksa dua kali untuk merampungkan berkasnya sebelum kita limpahkan ke pengadilan,”katanya. Terkait kasus Mappinawang yang dikabarkan akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Makassar, La Kamis mengaku belum mengetahuinya.

Menurutnya, Kejari Mamuju belum mendapatkan pemberitahuan terkait tempat persidangan kasus Mappinawang jika dilimpahkan ke pengadilan. “Kita hanya fokus merampungkan berkas,kita belum tahu akan disidangkan di mana,”akunya. Kepada SINDO, Mappinawang mengaku akan fokus menghadapi proses hukum atas dugaan korupsi atas dirinya. Namun,sampai kemarin,pendiri anti coruption commitee (ACC) Sulsel belum mengetahui detail kasus yang menjeratnya.

“ Saya tidak akan mencari kambing hitam atas kasus ini, apakah ada intervensi politis atau kriminaliasi. Saya hanya akan fokus atas kasus yang disangkakan kepada saya,” katanya. Untuk diketahui, kasus ini bermula saat Mappinawang mendampingi KPU Mamuju dalam gugatan Pilkada Mamuju 2010 lalu. Atas kesepakatan KPU dengan dirinya selaku advokat, Mappinawang mendapatkan honor Rp 250 juta.

Setelah tugas mengadvokasi KPU di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai, Mappinawang sempat membagikan sejumlah uang kepada anggota KPU Mamuju. Kasus inilah yang menyeret dirinya ke ranah hukum. Hanya saja, penanganan kasus tersebut masih gamang. Apakah Mappinawang dijerat gratifikasi, money laundering,atau kasus korupsi lainnya. Demikian catatan online Blogger Sejati tentang Kepala Kejaksaan Negeri.

 
Copyright © 2015 Blogger Sejati All Rights Reserved
Hari Agustomo Nugroho