Untuk pertama kalinya

Untuk pertama kalinya, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan laporan kerja individual kepada publik. Laporan kerja itu dirilis hari ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Adalah anggota Komisi II dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, Akbar Faizal, yang melakukan itu. Mantan wartawan ini membuat buku laporan personal sebagai legislator tahunan ini demi mengukur kinerjanya untuk rakyat.

Bagi salah satu Ketua Partai Hanura ini, wajib hukumnya seorang anggota DPR membuat pertanggungjawaban kepada pemilihnya. "Pemilih mesti tahu apa yang dilakukan wakilnya," kata Akbar saat jumpa pers hari ini, Senin 27 Desember 2010.

Buku berisi laporan pertanggungjawaban itu diserahkan Akbar ke Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh. Laporan tersebut juga sudah diserahkan kepada Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto.

"Saya akan keluarkan lagi setiap tahun, ini laporan kinerja tahunan," katanya.

Langkah Akbar ini dipuji. Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin berharap laporan publik semacam ini bisa terus diupayakan oleh anggota DPR lainnya. Dengan begitu, ke depan parlemen akan makin berkualitas. "Dinamika parlemen tak ditentukan di luar, tapi ditentukan oleh anggota DPR itu sendiri," kata pengajar di Universitas Indonusa Esa Unggul itu.

"Selama ini banyak anggota DPR dalam melaporkan kinerjanya kepada publik selalu merujuk kepada fraksi atau parpolnya. Hal itulah yang membuat rakyat tak tahu harus menagih kepada siapa atas pertanggungjawaban pilihan wakilnya saat pemilu," kata Irman.

Sementara Sebastian Salang, aktivis Forum Masyarakat Pemantau Parlemen, menyebut Akbar telah membuat terobosan baru. "Dalam catatan kami, anggota DPR yang sudah membuat pertanggungjawaban personal, baru Akbar ini. Ini yang pertama, maka kita perlu beri apresiasi atas semangat dan komitmennya," kata Sebastian. Demikian catatan online Blogger Sejati tentang Untuk pertama kalinya.

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia

Wakil Presiden Boediono mengharapkan keberadaan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI dapat memperkuat kesatuan bangsa. Hal itu disampaikan Wapres Boediono saat membuka Muktamar ke-7 dan Milad ke-20 ICMI di halaman Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (5/12/2010) pagi.

Acara dengan tema "Membangun Peradaban Indonesia Madani" ini dihadiri oleh mantan Presiden BJ Habibie sebagai pendiri ICMI, Ketua Presidium ICMI Azyumardi Azra, dan pimpinan lembaga negara. Hadir pula sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu, duta besar negara sahabat, Gubernur Jawa Barat Achmad Heryawan dan pengurus ICMI lainnya, serta 1.300 orang peserta dan undangan.

"Di tengah gejala transformasi Islam, ICMI bersama ormas Islam lainnya perlu memperkut Islam wassafayiah, yang menjaga harmonisasi, kerukunan dan toleransi sesuai dengan Bhineka Tunggal Ika," kata Wapres.

Menurut Wapres, penguatan seperti itu sangat perlu dalam kerukunan antar umat dan intra dan antarumat. Peran ICMI, dalam masyarakat madani, kelas menengah adalah tulang punggung masyarakat. Kelas menengah tidak akan terbuai dengan nilai-nilai yang netral sehingga dapat memperkuat fondasi kebangsaan dengan adanyaICMI.

Dalam kesempatan itu, BJ Habibie mendapatkan penghargaan anugerah Bhakti Utama dari Presidium ICMI. Wapres Boediono juga mendapatkan buku "20 Tahun ICMI" dari Presidium ICMI. Demikian catatan online Blogger Sejati tentang Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia.

sudah melakukan penyelidikan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah pihaknya sudah melakukan penyelidikan pada kasus Gayus Halomoan Tambunan. Hingga saat ini, belum ada surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan KPK untuk kasus Gayus.

Demikian disampaikan Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, Kamis (2/12/2010), di Gedung KPK, Jakarta. Pernyataan ini menanggapi pernyataan pengamat kepolisian dan anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Bambang Widodo Umar, yang menyatakan KPK sudah memasuki tahap penyelidikan usai koalisi bertemu dengan pimpinan KPK. Ketika ditemui wartawan, Bambang mengisyaratkan KPK sudah mulai bergerak di tahap penyelidikan untuk kasus Gayus.

"KPK minta tidak dibuka dulu karena akan mengganggu proses penyelidikan mereka. KPK akan jalan sendiri lah. Ada sisi dari perkara itu yang bisa diungkap lebih besar lagi," ucap Bambang siang tadi.

Juru Bicara KPK, Johan Budi, menilai koalisi Masyarakat Sipil telah salah persepsi dalam mengartikan tahap penelusuran yang kini dilakukan KPK dalam kasus Gayus.

"KPK belum sampai pada tahap penyelidikan, baru penelusuran bukti-bukti termasuk yang tadi diserahkan," ungkap Johan.

Surat perintah penyelidikan (Sprinlidik) pun juga belum dikeluarkan pimpinan KPK. "Kosakata penyelidikan di KPK itu harus ada sprinlidiknya. Cuma di luar itu mungkin beda persepsi penyelidikannya. Sprinlidik sendiri belum ada," ucap Johan Budi.

Johan mengungkapkan, bukti-bukti baru yang diserahkan Koalisi Masyarakat Sipil berupa empat bundel perkara Gayus itu akan menjadi bahan KPK untuk penelusuran.

"Tadi jawaban pimpinan ada dua pintu dalam kasus Gayus, jadi yang pertama itu yang sekarang ditangani kepolisian dan kami menunggu gelar perkara dulu untuk koordinasi. Yang kedua, kasus yang di luar itu, nah ini KPK bisa berjalan sendiri," ungkap Johan.

Namun, dirinya belum mengetahui apakah laporan yang diberikan koalisi merupakan perkara baru Gayus atau tidak. "Belum tahu itu baru atau lama, mungkin saja baru. Tapi yang jelas kami memang sudah lakukan penelusuran," ucap Johan.

Penelusuran dilakukan oleh tim teknis yang dibentuk KPK usai melakukan pertemuan dengan Kapolri beberapa waktu lalu. Johan menegaskan KPK melihat ada dua pintu yang bisa dilakukan dalam kasus Gayus ini. Pintu pertama melalui mekanisme yang akan ditetapkan kemudian usai gelar perkara dan pintu kedua yakni apabila ada kasus-kasus lain di luar yang ditangani kepolisia maka KPK bisa berjalan sendiri untuk menelusuri kasus itu. Demikian catatan online Blogger Sejati tentang sudah melakukan penyelidikan.

 
Copyright © 2015 Blogger Sejati All Rights Reserved
Hari Agustomo Nugroho